Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Kasus APBDes Desa Katumbangan, KIP: APDESI Sepertinya Tak Faham Aturan Informasi Publik

Polewali Mandar - Kasus APBDes Desa Katumbangan telah di laporkan langsung oleh Lamdes ke KIP (Komisi Informasi Provinsi) Sulbar, dan Sidan...

Polewali Mandar - Kasus APBDes Desa Katumbangan telah di laporkan langsung oleh Lamdes ke KIP (Komisi Informasi Provinsi) Sulbar, dan Sidang pertama dalam rangka klarifikasi laporan telah digelar di kantor KIP pada Tanggal 15 Januari 2020.


Beberapa point menjadi perhatian langsung oleh Komisi Informasi, diantaranya adalah adanya ketidak tahuan Desa tentang aturan Struktur atasan Desa, Selain itu Aturan UU Keterbukan Informasi Publik juga tidak difahami secara baik.

"Jadi dalam persidangan tadi kami telah menyampaikan bahwa APBDes itu adalah Dokument publik dan semua orang bisa mengakses dan tanpa harus meminta ijin ke Bupati dan Pemdes" Ujar Fahriady Selaku Majelis Sidang dalam gelar perkara awal kasus APBDes Desa Katumbangan.

Selain ketidak tahuan informasi dan document, KIP juga memberikan tanggapan bahwa banyak yang menjadi persoalan selama ini di Desa yang paling kecil misalnya tentang Keterbukan Informasi Publik itu sendiri, banyak yang tidak begitu faham dan hanya seolah-olah hanya menjadi pajangan begitupun juga tentang sistem informasi publik.

"Jadi Kepala Desa itu bukanlah atasan langsung ke Bupati, karena dia dipilih oleh Masyarakat secara langsung, kalau secara Administrasi yah bisa jadi demikian yang hanya sebagai penanggung jawab struktural saja. Jadi jika ada yang meminta Dokumen ABDes yang semua orang bisa mengakses, Asal ada Dasar Hukumnya, Dan ini juga menjadi catatan bagi kami tentang kondisi yang terjadi di Polman khususnya. Tutup Fahriady dalam sesi wawancara.

Sekedar dikatehui bahwa Sidang lanjutan akan kembali dijadwalkan pada tanggal 29 Januai 2020, karena tidak adanya kesepakatan dalam sidang awal terkait polemik APBDes Desa Katumbangan.