Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

KPK Merombak Satgas Kasus Suap KPU, Ada Apa?

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa petugas penyidik ​​yang menangani dugaan suap mantan Komisaris Komisi Pemilihan Umum (K...

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa petugas penyidik ​​yang menangani dugaan suap mantan Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Kebijakan itu dianggap tidak biasa oleh beberapa karyawan KPK. Sebab, pergantian personel dianggap lebih sulit untuk pengungkapan kasus yang melibatkan mantan kandidat PDIP Harun Masiku.



Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, mengakui perombakan karyawan yang menangani kasus-kasus suap terkait dengan omset intermittent (PAW) anggota DPR.

Menurutnya, perubahan dalam pembentukan karyawan yang menjadi anggota gugus tugas (satgas) adalah hal biasa. "Pasti sudah berubah (karyawan, Red) karena sudah naik (investigasi)," katanya kepada Jawa Pos (grup fajar.co.id) kemarin (19/1).

Lili mengatakan, perombakan itu dilakukan karena perubahan status kasus dari investigasi ke investigasi. Menurutnya, polanya juga diterapkan oleh beberapa lembaga lain. Lili kemudian memberi contoh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Di LPSK, ketika kasus itu masih dalam pembagian petisi penerimaan, kemudian memasuki pendalaman investigasi dan setelah diganggu, petugas berubah," kata mantan wakil ketua LPSK.


Namun, sumber Jawa Pos internal di KPK membuat pernyataan berbeda. Dia mengatakan perombakan tim satuan tugas itu tidak biasa di lingkungan komisi antaragama. Pimpinan KPK periode sebelumnya, kata sumber itu, hampir jarang berganti personil. Sejauh ini, penyidik ​​KPK umumnya telah berlipat ganda sebagai penyidik.

Karena itu, ketika kasusnya sampai pada penyelidikan, pimpinan tidak perlu lagi menunjuk penyelidik lain. "Pergantian (personel satuan tugas, Red) memang merupakan otoritas kepemimpinan, tetapi sangat tidak wajar," katanya kepada Jawa Pos.

Sumber lain menjelaskan, penunjukan karyawan lain untuk menangani suatu kasus akan menghambat kinerja. "Dalam hal aturan tidak ada yang dilanggar oleh kepemimpinan (dalam reformasi tim aksi, Red), tetapi itu tidak wajar," katanya.