Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Pencegahan Bencana Banjir di Daerah, Ini Solusi Anwar A. Recca

Makassar - Drs. H. Anwar Recca, MM, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Agenda penyebarluasan Peraturan Daerah. Pada hari s...

Makassar - Drs. H. Anwar Recca, MM, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Agenda penyebarluasan Peraturan Daerah. Pada hari sabtu, tanggal 18 Januari 2020, bertempat di Kampung Lakaddaro, Kelurahan Ma’rang, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 

Drs. H. Anwar M Recca, MM (Anggota DPRD Provinsi SulSel)

Pada kegitan ini, Drs. H. Anwar M Recca, MM mensosialisakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengendalian Lahan Kritis.

Anggota Komisi A DPRD Prov. SulSel ini, menjelaskan Lahan Kritis adalah lahan yang berada didalam dan diluar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktifitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. 

Dari definisi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa lahan kritis terjadi sebagai Akibat dari aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mencapai kesejahteraan. 

Dengan demikian. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat, maka dibutuhkan Agenda Pengendalian terhadap lahan kritis.

Anggota Komisi A DPRD Prov. SulSel ini, Dalam Perda Nomor 1 tahun 2017, Pengendalian lahan kritis meliputi pengawasan, pembinaan dan Pemulihan Lahan kritis. Pihak2 terkait dalam kegiatan pengendalian lahan kritis antaralain, Kementrian Lingkungan hidup, pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, SKPD Yang terkait dengan bidang Kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, BUMN/BUMD, dan Masyarakat.

"Hal Yang paling penting dalam Kegiatan Pengendalian Lahan Kritis adalah dilibatkannya Masyarakat. Masyarakat secara perseorangan dan kelompok dapat terlibat secara lansung dalam perencanaan dan kegiatan-kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk pengendalian Lahan Kritis" Tutur H. Anwar Recca

Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pangkep tersebut menyampaikan Pesan kepada Masyarakat agar Jangan membiarkan lahan miliknya terlantar atau tidak difungsikan sesuai peruntukannya. Sebisa mungkin lahan tersebut dimanfaatkan, ditanami tanaman agar lahan tersebut tetap produktif dan tidak berubah menjadi lahan kritis. 


Semakin bertambahnya lahan kritis di daerah akan berdampak lansung ke masyarakat. Sebagai contoh, lahan kritis tidak memiliki kemampuan menyerap air saat musim hujan. Akibatnya akan terjadi banjir dan yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini pengendalian Lahan kritis merupakan salah satu Solusi Strategis untuk mencegah dan menangani bencana banjir di daerah. 


Sebelum Menutup Kegiatan Penyebar Luasan Perda, H. Anwar M. Recca Menyampaikan, Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai hijau (Green Party) Artinya PKB berkomitmen untuk mendukung semua agenda-agenda dan kebijakan pelestarian Lingkungan hidup. Sebagai Kader Partai Kebangkitan Bangsa, saya Sangat mendukung apabila ada kegiatan dan kebijakan pelestarian lingkungan hidup baik itu dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat secara Mandiri termasuk kegiatan Pengendalian Lahan Kritis. 

Turut Hadir Dalam Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Tersebut antara lain, H. Hasanuddin Dg. Mile (Wakil Ketua Tanfidz DPC PKB Pangkep), Abdul Rahim Muchtar (Ketua Lakumham DPW PKB SulSel), Lurah Ma’rang, Kapolsek Ma’rang.