Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Polemik BPD, LAMDES Apresiasi Desa Panyampa. Desa Lagi-Agi Justru Dilaporkan

Polewali Mandar - Lamdes (Lembaga Advokasi Masyarakat Desa) kembali melakukan pengawalan terhadap sejumlah kasus polemik perangkat BPD di se...

Polewali Mandar - Lamdes (Lembaga Advokasi Masyarakat Desa) kembali melakukan pengawalan terhadap sejumlah kasus polemik perangkat BPD di sejumlah Desa.(07/02)


Salah satu Desa yang beberapa bulan lalu telah dikawal adalah Desa Panyampa, yang kemudian diketahui berdasarkan laporan dari salah satu Warga Desa tersebut. Bahwa Desa Panyampa tidak pernah sekalipun melaksanakan Penjaringan Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatu dalam Pemrdendagri 110 tentang Penjaringan Anggota BPD disetiap Desa.

"Jadi kami justru heran selama ini kalau ada Desa yang tak pernah melakukan penjaringan. Sementara aturan itu sudah sangat jelas didalamnya bahwa pada Permendagri 110 tentang Penjaringan BPD harus dilakukan dengan 2 cara diantaranya, baik itu secara musyawarah untuk mufakat maupun pemilihan secara langsung dan Demokratis." Ujar Suardi selaku Sekjend Lamdes saat ditemui dilokasi pemilihan BPD Desa Panyampa.

Disaat yang bersamaan juga justru ada beberapa Desa yang saat ini lagi bermasalah perihal keberadaan BPD. Salah satu contoh yang saat ini lagi berproses dan sedang kami dampingi adalah Kasus Desa Lagi-Agi.

"Disisi lain kita senang atas apa yang telah dilaksanakan oleh Desa Panyampa karena telah melakukan Pemilihan secara terbuka, tapi justru Desa Lagi-Agi kami masih proses ke Ombudsman karena kasus yang sama. Harusnya Desa Lagi-Agi bisa segera mengambil langkah yang bijak dalam hal ini, karena jangan sampai proses kasus polemik BPD ini terus berlanjut lalu belakangan baru tersadar bahwa benar mereka telah melanggar aturan selama ini. Tutup Suardi."

Sekedar diketahui bahwa sebelumnya Desa Lagi-Agi juga sementara terproses secara Hukum ke Ombudsman atas dugaan pelanggaran perangkat BPD yang selama ini belum pernah melakukan pemilihan, dalam hal ini telah melanggar Permendagri 110 yang seharusnya telah dilaksakan jauh-jauh sebelumnya.