Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

100 Hari Kerja Kepemimpinan Baru KPK, ICW Berkesimpulan Minim Prestasi

INDONESIANPOINT.COM -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa 100 hari pertama kinerja pimpinan KPK Firli Bahuri et al. Kurang opti...

INDONESIANPOINT.COM -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa 100 hari pertama kinerja pimpinan KPK Firli Bahuri et al. Kurang optimal. Menurut ICW, kinerja KPK sangat minim dalam pencapaian tetapi sering menimbulkan kontroversi.



"Persis minggu ini bahkan 100 hari lima Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih untuk memimpin lembaga anti-ras. Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, justru hasilnya beragam kontroversi. Karena itu, publik kepercayaan pada KPK "Penelitian Indo Barometer dan Alvara Institute pada awal 2020 menggambarkan hal ini. Dua studi pada saat yang sama mengkonfirmasi pesimisme publik atas proses pemilihan para pemimpin KPK yang dianggap kredibel, ceroboh dan tidak mengindahkan berbagai catatan track, "kata peneliti ICW. Kurnia Ramadhana, dalam pernyataan tertulisnya pada hari Senin (23/3/2020).

ICW juga mengungkap kontroversi itu. Pertama, ICW menyinggung kegagalan KPK untuk menangkap buron, yaitu Harun Masiku dan Nurhadi.
"Meskipun rekam jejak organisasi anti-rasuah telah dikenal cepat dalam menemukan pelarian pelaku korupsi. Sebagai contoh, mantan bendahara Partai Demokrat M Nazarudin dalam waktu 77 hari dapat ditangkap oleh KPK di Kolombia," kata Kurnia.
Kemudian Kurnia menyebutkan transparansi informasi penanganan perkara kepada publik. Ini bisa dilihat dari dugaan penangkapan penyidik ​​KPK di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat mengejar Harun Masiku sebelum menjadi buron.
"Hingga saat ini, tidak ada satupun Komisaris KPK yang memberikan informasi yang lengkap dan jujur ​​tentang kejadian tersebut. Bahkan saat dengar pendapat bersama dengan Komisi III DPR, Ketua KPK menolak untuk menjawab ketika ditanya tentang kejadian di PTIK," katanya. .
Kurnia juga menyoroti tindakan sewenang-wenang terhadap karyawannya sendiri. Ini merujuk pada Kompol Rossa yang diberhentikan dari penyidik ​​KPK. Kurnia menilai pemecatan itu tanpa melalui mekanisme yang jelas.

Masih terkait dengan Harun Masiku, Kurnia menilai bahwa komisioner KPK bermaksud untuk memotong proses hukum terhadap Harun Masiku untuk menutupi kelemahan mereka dalam menemukan tersangka. Menurutnya, alih-alih serius mencari yang bersangkutan, pimpinan KPK malah mendorong persidangan in absentia terhadap Harun Masiku
"Memang, secara hukum dimungkinkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika dilihat secara lebih rinci di bagian penjelasan, niat Komisaris KPK salah. Karena, metode sidang kasus korupsi tanpa kehadiran terdakwa hanya mungkin bila terkait langsung dengan kerugian negara, sedangkan kasus yang menjerat Harun Masiku adalah kejahatan suap, "katanya.
Lebih lanjut, Kurnia mengatakan bahwa jumlah tindakan KPK telah berkurang. Data KPK menyatakan bahwa sejak 2016-2019 agen anti-agama telah menangkap 87 kali dengan total 327 tersangka. Namun, dalam kepemimpinan Firli Bahuri, Kurnia menjelaskan, KPK hanya melakukan dua penangkapan, yaitu melibatkan Komisaris KPU Indonesia dan Bupati Sidoarjo. Itu, menurut dia, bukan kasus baru, tetapi sprindik sudah ada di sana ketika era KPK Agus Rahardjo dkk.

Kemudian, ICW juga menyoroti agenda rapat yang sering dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini. ICW menganggap bahwa kegiatan tersebut berpotensi mengikis nilai-nilai independensi dan etika pejabat KPK.
"Sejak Januari hingga Februari 2020, Komisioner KPK telah mengunjungi 17 lembaga negara. Tiga dari mereka mengunjungi Parlemen Indonesia. Ini dengan jelas menggambarkan bahwa Komisioner KPK tidak memahami pentingnya menjaga independensi kelembagaan. Dalih sosialisasi pencegahan tidak dapat diterima secara umum. masuk akal karena strategi pencegahan sudah menghapus aliran, pendekatan dan kebijakan teknis, "kata Kurnia.
Yang terakhir terkait dengan pengumuman pemberhentian 36 kasus di tingkat investigasi. Ini dianggap aneh menurut ICW, Kurnia menganggap bahwa semua kasus masih bisa dilanjutkan jika ada bukti tambahan.
"Tentu saja publikasi semacam ini tidak jarang terjadi dan tidak pernah terjadi di KPK. Karena, seluruh kasus masih memungkinkan untuk dilanjutkan ke tingkat investigasi jika ditemukan bukti tambahan nanti. Selain UU KPK, UU Hukum Korupsi, bahkan KUHAP bahkan tidak pernah tahu istilah terminasi publikasi di tingkat investigasi, "katanya

Tidak ada komentar