Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Dibalik Kenaikan Penerima Manfaat PKH, Ini Yang Belum Tersampaikan Oleh Jokowi

Jakarta, INDONESIANPOINT.COM - Sekilas program ini seperti solusi dari pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Jokowi mengesankan pemerintah...

Jakarta, INDONESIANPOINT.COM - Sekilas program ini seperti solusi dari pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Jokowi mengesankan pemerintah menggelontorkan uang banyak, namun sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Contohnya adalah PKH yang disebut-sebut Jokowi naik 25 persen dengan total anggaran Rp37,4 triliun. 



Sebenarnya program ini tetap akan dijalankan tanpa ada wabah COVID-19, termasuk kenaikan 25 persen yang digembar-gemborkan pemerintah. Merujuk pada Rancangan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2019-2024 Kemensos memang sudah menaikkan anggaran untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini dari Rp2,5 juta menjadi Rp3 juta. 

Bukan hanya soal kenaikan nilai komponen, jumlah penerima manfaat juga sudah dinaikkan menjadi 10 juta sesuai dengan Perpres Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Semua kenaikan itu sudah terjadi sebelum wabah COVID-19 melanda. 

Bila melihat peningkatan besaran nilai program, sebenarnya kenaikan 25 persen itu cenderung kecil dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan Kementerian Sosial pada 2018 Kemensos menganggarkan Rp17,5 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. Pada 2019 nilainya naik sekitar 85 persen menjadi Rp32,65 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. 

Program PKH sejatinya adalah program jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan antargenerasi sehingga belum tentu tepat. Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), sepakat program yang dipamerkan Jokowi itu hanya gimik. 

"Ini modifikasi kampanye dengan data yang masih berantakan," kata Bhima yang kami lansir dari Laman berita Tirto.id 

Selain data yang berantakan, menurut Bhima, program tidak bisa menyasar pekerja yang sebelum wabah COVID-19 masuk kelas menengah yang mungkin kini turun kelas menjadi miskin. Berdasarkan laporan Bank Dunia, ada 115 juta orang kelas menengah Indonesia yang masuk kelompok rentan miskin. 

Kelompok ini bisa dengan mudah turun kelas menjadi miskin karena wabah COVID-19. Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras membantah soal fakta sebelum COVID-19 melanda anggaran PKH dan penerima manfaat sudah naik seperti yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2019-2024 dan Perpres Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. 

Menurutnya, sebelum ada COVID-19, besaran manfaat (ibu hamil dan usia dini) belum dinaikkan. Dia menjelaskan target awal penerima manfaat tahun 2020 sebanyak 10 juta akan tetapi dalam revisi tinggal 9,2 juta PKH. 

"Orang-orang yang kemarin udah keluar dari PKH, bisa jatuh miskin lagi. Kita sempat revisi 9,2 juta. Jadi kita naikkan lagi menjadi 10 juta. Kalau 800 ribu orang lumayan, kan," kata Hartono. 

Omongan Hartono ini berbeda dengan penjelasan Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, MO. Royani, dalam acara media briefing di Jakarta, 13 Februari 2020. Dalam acara itu, Royani menjelaskan ada kenaikan indeks pada kategori ibu hamil dan anak usia dini, yang semula menerima Rp2,4 juta naik menjadi Rp3 juta. 

Sementara itu, untuk pekerja informal yang terkena dampak COVID-19, Hartono mengklaim sudah ada skema lain. Mungkin saja, lanjutnya, dalam keluarga penerima PKH ada pekerja informal. 

"Kalau ini khusus yang sudah reguler data. Tapi, di dalamnnya, sebagian kemungkinan anggota keluarganya pekerja informal, buruh harian. Itu nanti akan kami cek juga," kata Hartono. 

Hartono menambahkan selain PKH, Kemensos menganggarkan kartu sembako Rp43,6 triliun. Program ini naik 20 persen dari Rp150 ribu menjadi 200 ribu untuk 20 juta orang, yang biasanya dikucurkan per tiga bulan menjadi setiap bulan.

Tidak ada komentar