Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

RUU Ciptaker, PBNU : Lengkap Sudah Kezaliman Pada Rakyat Kecil

IndonesianPoint.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) M Maksum Machfoedz menyebut RUU Omnibus Hukum Cipta Kerja (Cip...

IndonesianPoint.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) M Maksum Machfoedz menyebut RUU Omnibus Hukum Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini tengah dalam pembahasan di DPR, lengkap dengan kezaliman terhadap rakyat kecil.  Menurut dia, pembahasan RUU tersebut telah disetujui.


 "Jelas sekali bahwa RUU Cipta Kerja ini sarat dengan aneka kezaliman, jika sarat dengan aneka kezaliman, tentu tidak harus dilanjutkan," kata dia dalam diskusi online yang disiarkan YouTube Kanal Pembaruan Agraria, Selasa (28/4).

 Ia mencontohkan beberapa pasal di draf RUU ini yang sarat kezaliman terhadap masyarakat kecil dan kedaulatan pangan.

 Salah satunya, kata dia, pasal yang membahas tentang persediaan makanan akan berasal dari tiga sumber.  Pertama, produksi makanan dalam negeri.  Kedua, cadangan makanan nasional.  Ketiga, impor penting.

 Aturan itu ada di draf draf. Pasal 66 angka 2 RUU Ciptaker.  Padahal, kata Maksum, sebelumnya di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, membahas tentang Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan dalam rangka produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi

 "Enggak kalau pasalnya bisa kan berarti impor. Tidak penting impor dan produksi dalam negeri," ucap dia.

 Selain itu, ia mengatakan RUU Cipta Kerja yang sangat pro terhadap investor kelas kakap, namun di sisi lain, menganaktirikan investor-investor kecil maupun masyarakat-kecil.

 Ia lalu menyinggung salah satu ayat Al-Quran yang menyebut itu 'mereka yang mendustakan agama yang tidak memberi makan kepada fakir miskin'.

 "Tidak memberi makan saja tidak boleh, nah ini malah malah menghilangkan kesempatan orang mencari makan, fakir miskin yang pertaniannya kecil jelas akan digusur karena pro investasi yang luar biasa," ucap dia.

 Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas mengatakan sebagai negara yang beragama, mengambil setiap keputusan yang diambil pemerintah mendasarkan pada nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.

 "Kalau kami semua sekarang ormas agama sudah hadir dan memberikan pandangan, diundang pemerintah dengan jiwa besar, itu menarik naskah kembali," ujar dia.

 Sementara itu, Koordinator Komisi Hukum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jhony Simanjuntak juga meminta agar pembahasan RUU tersebut dibatalkan, karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

 "Sangat mengingkari hak asasi manusia, hak asasi untuk berkembang, bertahan hidup," ujar dia (*)

Tidak ada komentar