Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Sempat Ditolak Kebijakan Anies, Menkes Akhirnya Teken Kebijakan PSBB

Jakarta, INDONESIANPOINT.COM - Kepala Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan, Busroni, mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Put...

Jakarta, INDONESIANPOINT.COM - Kepala Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan, Busroni, mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus korona (Covid-19).


Busroni mengatakan bahwa surat persetujuan akan dikirim ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sehingga ia dapat segera mengimplementasikan PSBB di daerahnya.

"Sudah ditandatangani (disetujui) oleh Menteri Kesehatan, yang tersisa adalah diserahkan dan dilaksanakan di Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan," kata Busroni yang terkonfirmasi melalui CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Busroni mengatakan bahwa Jakarta telah memenuhi beberapa pertimbangan untuk menerapkan PSBB, salah satunya adalah alasan kesehatan.

Jakarta adalah provinsi dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari situs web pemerintah, jumlah kasus positif Covid-19 di Jakarta mencapai 1.299 kasus pada 6 April 2020.

"Ini telah melalui tahap-tahap pertimbangan bersama Satgas Covid-19, DKI Jakarta telah memenuhi persyaratan PSBB yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan Terawan menyetujui aplikasi PSBB yang diusulkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Oscar mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta telah menyelesaikan sejumlah persyaratan administrasi dan rencana aksi yang akan diambil jika menerapkan PSBB. Persetujuan PSBB sebelumnya tertunda karena pemerintah provinsi Jakarta masih diminta untuk menyelesaikan sejumlah persyaratan.

Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan PSBB dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Kerangka Kerja Penanganan Percepatan Covid-19.

Aplikasi PSBB diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota dan harus mendapatkan persetujuan dari menteri kesehatan. Selain itu, aplikasi PSBB juga dapat berasal dari permintaan tim satuan tugas.

Kemudian Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan ketentuan tentang PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020.

Dalam pedoman PSBB, pemerintah akan membatasi sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, kegiatan sosial dan budaya dan moda transportasi.

Tidak ada komentar