Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Tahun Ini Para Menteri dan Kepala Daerah Tidak Akan Dapat THR

Jakarta, INDONESIANPOINT.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia...

Jakarta, INDONESIANPOINT.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Teruskan, dan kepala daerah tidak akan mendapatkan Tunjangan Liburan (THR) menjelang Idul Fitri 2020.(14/04)



Keputusan itu dibuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersamaan dengan kebijakan pembayaran THR untuk pegawai negeri, militer dan polisi, khusus untuk eselon 3 saja.

"Presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah dan pejabat negara tidak mendapat THR," kata Ani, panggilan akrabnya, Selasa (14/4).

Dia menekankan bahwa jajaran mereka yang menerima THR hanya eselon 3 ke bawah. THR akan dihitung dari gaji pokok dan tunjangan yang ada. Namun, itu tidak termasuk dalam perhitungan tunjangan kinerja.

"Pensiun (pensiunan pegawai negeri sipil) masih mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok rentan juga," jelas Ani.

Dia menambahkan bahwa THR akan dibayarkan sesuai siklus, yaitu menjelang Idul Fitri. Saat ini, Peraturan Presiden yang berisi instruksi dari Presiden tentang eselon I dan II tidak dapat dikenakan proses revisi.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemberian THR untuk pejabat eselon I dan II dan anggota DPR tahun ini masih ditinjau. Ini karena pemerintah fokus mengalokasikan anggaran untuk mengurangi wabah virus korona.

"Untuk pejabat negara, Bapak Presiden (Jokowi) akan menentukan seperti menteri dan pejabat DPR termasuk Eselon 1 dan eselon 2," katanya, setelah menghadiri pertemuan terbatas dengan Presiden Jokowi pekan lalu.

Ani mengungkapkan Presiden Jokowi masih memberikan instruksi untuk menghitung semuanya. Nantinya, kebijakan THR akan diputuskan dalam rapat kabinet dalam beberapa minggu ke depan.

Namun demikian, Ani memastikan bahwa THR untuk pegawai negeri sipil, TNI dan Polri telah diamankan. Dalam hal ini, anggaran sudah dimasukkan dalam APBN

Tidak ada komentar