Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Mahfud MD: Korupsi Bukan Hanya Merugikan Keuangan Negara, Namun Merugikan Publik dalam Bentuk Layanan Juga Termasuk

IndonesianPoint.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa korupsi seharusny...

IndonesianPoint.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa korupsi seharusnya tidak hanya ditafsirkan sebagai merugikan keuangan negara.  Namun, korupsi juga merugikan publik dan pemerintah dalam implementasi layanan publik.


  "Jadi, ada jenis korupsi yang tidak membahayakan keuangan negara tetapi merugikan masyarakat dan merugikan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Itu adalah suap dan pemerasan (pemerasan)," katanya, saat memimpin Sabre Pungli Satgas  Satgas, di Jakarta, Senin (12/5).

  Melalui video hubungan masyarakat dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Mahfud mengatakan bahwa Badan Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan diberi mandat melalui Peraturan Presiden No. 87/2016 untuk membentuk dan memimpin dan mengoordinasikan Satgas pemerasan Sabre.  .  Dari 30 jenis korupsi yang ada dalam undang-undang, Saber Pungli bertugas menangani, mengambil tindakan, dan mengawasi pelaksanaan tugas di birokrasi sehingga mereka bebas dari biaya ilegal.

  Yang dimaksud pemerasan, kata Mahfud, adalah dakwaan ilegal yang diambil dalam konteks pelayanan publik.  "Itu (pemerasan) jenis korupsi juga. Jadi, korupsi tidak harus ditafsirkan hanya untuk merugikan keuangan negara. Sekarang, pemerasan Sabre dibentuk oleh presiden untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas birokrasi sehingga mereka bebas dari  pungutan liar, "katanya.

  Saber Pungli sebagai institusi didukung oleh sembilan institusi, termasuk Kepolisian Nasional, Kejaksaan Agung, Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian PAN RB, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah menghasilkan cukup banyak  prestasi.  Namun, Mahfud menekankan bahwa Satuan Tugas Sabre Pungli bukan lembaga penegak hukum pidana untuk korupsi.

  "Penegakan hukum masih disampaikan ke Kepolisian Nasional, kemudian ke kantor kejaksaan. Nantinya, aspek administrasi, jika seseorang harus dipecat, diserahkan ke Kementerian PAN RB, kemudian ke penyelidikan Ombudsman, dan sebagainya  ," dia berkata.

  Mahfud menjelaskan bahwa posisi Satuan Tugas Sabre Pungli adalah ex officio, yang berarti bahwa ia melekat pada posisi di lembaganya, seperti Kepala Satuan Tugas Pelaksana untuk Sabre Pungli yang dipegang oleh Irwasum Polisi Nasional, dan kemudian  wakil ketua dari Jamwas Kejagung.

  Komisaris Polisi Nasional Jenderal Moechgiyarto yang sebelumnya adalah Ketua Satuan Tugas untuk Saber Pungli sebagai Irwasum Polisi Nasional kini telah dipindahkan ke Analis Kebijakan Utama Bahtera Polark.  Komjen Moechgiyarto digantikan oleh Komjen Pol Agung Budi Maryoto sebagai Irwasum Polisi Nasional, yang secara otomatis juga menggantikannya sebagai Ketua Satuan Tugas Pelaksana untuk Sabre Pungli.

  "Kami akan terus bekerja, terutama dalam membantu membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, memberantas pemerasan yang juga korupsi dalam birokrasi pemerintah," kata Mahfud.

Tidak ada komentar