Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Anggota Komisi IX DPR Khawatir Vaksin Covid-19 Sinovac Hanya Akan Jadi Lahan Bisnis

IndonesianPoint.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay khawatir bahwa uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac hanya akan digunakan s...

IndonesianPoint.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay khawatir bahwa uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac hanya akan digunakan sebagai bisnis antara pemerintah Indonesia dan Cina. Oleh karena itu, uji klinis vaksin dilakukan dengan pendekatan bisnis ke bisnis (B2B), bukan pemerintah ke pemerintah (G2G).



"Masalahnya adalah apakah bisnis ke bisnis. Inilah yang menjadi perhatian saya berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau tidak," kata Saleh dalam sebuah diskusi yang diadakan online, Minggu (26/7/2020).

Saleh khawatir, jika digunakan dengan pendekatan B2B, vaksin ini hanya akan digunakan sebagai bisnis dan menghilangkan nilai-nilai manusia.

"Karena ini Covid-19, itu adalah musuh bersama, musuh umat manusia harus ditekankan, bukan uang, ini bukan tentang uang," katanya.

Apalagi dengan populasi Indonesia yang besar, pengadaan vaksin Covid-19 bisa menjadi bisnis besar.

"Jika 270 juta (warga negara Indonesia) diberikan vaksin, misalnya, katakan seperti itu, bayangkan betapa hebatnya misalnya bisnis yang sedang berjalan di Indonesia," kata Saleh.

Alih-alih mengimpor vaksin dari Cina dalam jumlah besar, Saleh justru mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pembuatan vaksin Covid-19 di dalam negeri. Dalam pertemuan antara Komisi IX dan pemerintah beberapa waktu lalu, Saleh mengatakan bahwa Menristekdikti dan Menteri Kesehatan telah mengatakan bahwa sejumlah lembaga sedang melakukan penelitian tentang vaksin Covid-19. Disampaikan pula bahwa vaksin itu direncanakan siap pada awal Januari 2021.

"Mengapa Anda harus mengambilnya dari sana, kami juga akan tinggal di sana dalam lima bulan ke depan. Kami ingin menjadi vaksin (buatan Indonesia). Kami akan merilisnya pada Januari, sementara yang ini (vaksin Sinovac) jika misalnya, itu akan dilakukan kurang lebih Januari, "kata Saleh.
Saleh menambahkan, jika di masa depan pemerintah membuat peraturan tentang impor vaksin, peraturan itu sebenarnya akan lebih menguntungkan untuk bisnis. Karena itu, menurutnya, ini penting untuk dikritik karena melibatkan keamanan nasional di sektor kesehatan.

"Meski ada regulasi yang mengaturnya, itu menguntungkan bisnis. Itu agar bisnis berjalan lancar, well, regulasi ini dibuat dengan fasilitas dan sebagainya," katanya.

Dalam diskusi yang sama, Staf Ahli Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dany Amrul Ichdan mengakui bahwa uji klinis vaksin Sinovac dari Cina dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan pendekatan bisnis ke bisnis (B2B). Namun, kata Dany, pemerintah akan menyiapkan payung hukum dalam pendekatan vaksin Sinovac B2B.

"Dalam pemahaman yang diperoleh dari berbagai paparan dari Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan sebenarnya penilaian awal di B2B," kata Dany. "Tapi bisnis ke bisnis yang ada di bawah payung regulator dalam hal ini adalah payung, negara sedang mempersiapkan tonggak sejarahnya, menyiapkan pasar, dukungan teknologi serta penelitian bersama dengan BPPT dan Kementerian Riset dan Teknologi," dia berkata. 

Untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Vaksin Covid-19 Sebelumnya dilaporkan, pemerintah akan segera mengadakan uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 dari Cina, Sinovac. Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima 2.400 vaksin.

Uji coba dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan PT Bio Farma. "Rencana kami untuk awal Agustus jika lancar itu sudah bisa dilakukan uji klinis fase 3," kata Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (26/7/2020).

Bambang mengatakan, vaksin itu tidak langsung digunakan pada saat kedatangan di Indonesia karena harus dikarantina terlebih dahulu. Menurut dia, sebanyak 2.400 vaksin akan ditujukan untuk 1.620 sukarelawan.

Tidak ada komentar