Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Bupati Polewali Mandar Rangkap Jabatan Sebagai Dirut RSUD, Aliansi Mahasiswa: Ada Yang Belum Tuntas Disana

IndonesianPoint.com - Aliansi mahasiswa Polman lansung membuat pernyataan menolak pasca keluarnya rilis Andi Ibrahim masdar menjabat sebaga...

IndonesianPoint.com - Aliansi mahasiswa Polman lansung membuat pernyataan menolak pasca keluarnya rilis Andi Ibrahim masdar menjabat sebagai direktur rumah sakit, Ketua Aliansi mahasiswa Polman Ridwan menyampaikan penolakannya.(07/2020)

Ridwan (Koordinator Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar)

"Kalau UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar Bapak Bupati untuk menjabat sebagai direktur Rumah sakit, dan menggunakan diskresi, maka saya kira belum tuntas membaca hak diskresi sebagai wewenangnya, karena di pasal 24 di UU itu menjelaskan tentang Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat, salah satunya di pasal 24 poin b yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Lebih jauh Aktifis Polman ini menyampaikan bahwa terkait UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kemudian poin b di pasal 24, sangat jelas bertentangan dengan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu di pasal 34 menyatakan :
a. Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
b. Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
c. Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit

Dan di ayat 3 dipertegas :
Yang dimaksud dengan pemilik Rumah Sakit antara lain komisaris perusahaan, pendiri yayasan, atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan kepala Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan Direktur Utama (Chief Executive Officer) termasuk Direktur Medis.

Selain itu, Juga bertentangan dengan Permenkes No 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah sakit,

Pasal 49

1. Pimpinan Rumah Sakit tidak boleh merangkap jabatan manajerial di Rumah Sakit lain.

2. Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadikepala atau direktur Rumah Sakit.

3. Kepala atau direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan

4. Selain kepala atau direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan unsur pelayanan medik di Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.

Selain dasar aturan yang begitu banyak dilanggar, Bupati Polewa Mandar-pun mendapat sorotan dari berbagai pihak terkait polemik terjadinya rangkap jabatan dalam kepemimpinannya.
"Saya kira pak Bupati harus mempertimbangkan semua apa-apa sebelum mengambil keputusan, polman yang jago ini apakah tidak ada lagi dokter atau tenaga medis lain yang mampu menjadi Direktur Rumah sakit?" Tutup Ridwan

Tidak ada komentar