Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Gaya Rambut Baru Pasha Jadi Sorotan, Begini Komentar Mendagri

IndonesianPoint.com - Gaya rambut Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha 'Ungu' telah disorot oleh negara bag...

IndonesianPoint.com - Gaya rambut Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha 'Ungu' telah disorot oleh negara bagian pada tahun 2018 dan dianggap tidak etis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekarang, Pasha muncul dengan rambut pirang. Apa kata Kementerian Dalam Negeri?



Gaya rambut Pasha terlihat di akun Instagram-nya, @pashaungu_vm, Senin (27/7/2020). Pasha, yang mengenakan seragam pegawai negeri sipil, menerima kunjungan dari Parlemen Kabupaten Kutai Kertanegara.

"Terima kasih banyak, kami ingin memperpanjang kunjungan dari teman-teman saya, anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Pak Johan ... Pak Syuaib .. Pak Syuaib .. Pak Ma'ruf dan staf Pak Adi ... Saya harap Anda merasa di palu dalam kunjungannya, jangan lupa mampir untuk makan durian Palu yang terkenal dengan rasanya yang lezat. Saya harap ini akan menjadi berkah bagi kami, masyarakat palu kota Sulawesi Tengah , aminn, "tulis Pasha seperti yang terlihat oleh AFP, Selasa (28/7/2020).

Gaya rambut pirang Purple Pasha ditanggapi oleh berbagai netizen. Beberapa memuji dan yang lain mempertanyakan apakah pejabat daerah mewarnai rambut mereka tidak melanggar.

Arief mengatakan dalam Bab II UU No. 5 tahun 2014 menjelaskan prinsip, prinsip, nilai-nilai dasar, serta kode etik ASN dan kode etik. Salah satu poin yang tercantum dalam pasal 4 adalah masalah mempertahankan dan menegakkan standar etika yang tinggi dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, responsif, cepat, tepat, akurat, dan efisien, efektif dan sopan.

"Ada poin etis dan sopan dalam artikel itu. Mengenai rambut, rapi dan sopan," kata Arief.

Dia menjelaskan kategori rapi dan sopan adalah rambut tidak menutupi telinga, bagian belakang rambut tidak menyentuh kerah baju, dan rambut bagian atas tidak menutupi mata. Arief kemudian mengkritik soal rambut Pasha yang saat itu sudah pony dikuncir keatas.

"Untuk penggunaan kuncir atau cukur yang tidak seimbang, saya pikir itu tidak rapi. Karena kerapian seimbang, jika setengahnya botak, setengah panjangnya menimbulkan pertanyaan," lanjut Arief.

Arief juga menyatakan bahwa gaya rambut Pasha yang dipotong dengan gaya kulit dan ponytail tidak tepat. Sebagai kepala daerah, Pasha dianggap menyebabkan konflik dengan gaya rambutnya.

"Peraturan Permendagri yang mengatur pakaian resmi pegawai negeri sipil, yang berwarna coklat sesuai dengan ketentuan, hanya rambut yang tidak pas di depan umum. Tidak tepat ketika ia menjadi panutan masyarakat ia menciptakan konflik, karena konflik kepentingan, lainnya Pasti rapi dia malah kerinduan dikuncir itu identik dengan rambut perempuan, "jelasnya.
"Jika dia bukan pejabat publik, boleh tidak mematuhi aturan. Tapi ketika pejabat publik harus menjaga etika, berpakaian rapi, kami sarankan untuk tidak menggunakan atribut yang tidak identik dengan pelayan publik jika sebagai seniman tolong," katanya.

Kementerian Dalam Negeri yang dimintai konfirmasi menegaskan bahwa tidak ada larangan pewarnaan rambut kepala daerah. "Sejauh yang saya tahu, tidak ada larangan pada kepala wilayah KDH untuk memecat rambutnya," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik melalui pesan teks pada Selasa (28/7/2020) ).

Akmal mengatakan hanya membuka kepala Pasha Purple dari daerah yang rambutnya dicat. "Ada banyak KDH yang berambut hitam, tidak dilarang," katanya.

Pada tahun 2018, gaya rambut Pasha Ungu yang dikuncir disorot dan dianggap tidak etis sebagai kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri mengatakan gaya berpakaian adalah salah satu poin yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU).

"Ada Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014, lalu Permendagri nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Pusat," kata Kepala Pusat Informasi Kementerian Dalam Negeri Arief M Edie, Senin (22/1/2018).

Tidak ada komentar