Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Polemik Penetapan Juara Satu Cabang Kaligrafi MTQ SULBAR Menuai Kritik

Mamuju, INDONESIANPOINT.COM - Mengikuti perkembangan polemik MTQ Sulawesi Barat di media sosial, terkait problem dewan juri yang dinilai tid...

Mamuju, INDONESIANPOINT.COM - Mengikuti perkembangan polemik MTQ Sulawesi Barat di media sosial, terkait problem dewan juri yang dinilai tidak objektif dan jauh dari nilai profesionalitas. Hal ini menuai banyak kritikan dari sebagian besar kaligrafer sulbar.(1/09/2020).

Terlihat gambar hasil juara 1 yang belum selesai dikerjakam

Rizal peserta asal Kabupaten Mamuju salah satunya,
Saat kami konfirmasi via WhatsApp, dirinya mengakui dan merasa kesal atas tindakan para dewan juri yang terkesan nepotisme,

"Jadi begini ceritanya, ada satu dewan juri yang sebelum jadi dewan juri, dia memang tidak membiarkan orang luar masuk di sulbar untuk main MTQ, setelah dia jadi dewan juri, kenapa jadi dia yang datang membawa peserta dari luar."
                 
Kemudian Najab salah satu peserta perwakilan kabupaten polewali mandar juga merasa geram melihat karyanya di juara 2 kan sedangkan yang juara 1 itu tidak selesai, sedangkan karyanya selesai, seandainya beda sedikit tidak apa apa, ini jelas terlihat oleh mata.  Kata Najab kepada Wartawan.
     
Ditempat yang sama Galang yang juga salah satu peserta menceritakan kekecewaannya

"Bagaimana tidak kami kecewa melihat kelakuan para dewan juri ini, ini juga terjadi di tahun 2018, dan di tahun itu kami melaporkannya langsung ke pak Sekda, bahwa MTQ kedepan jangan lagi dewan juri ini yang di pakai, tapi kenyataannya masih itu tok saja dewan juri yang dipakai, pagi yang lalu jam 9 kami bersama teman kaligrafer mendatangi kantor kanwil sulbar, dengan tujuan menyampaikan aspirasi kami, dan ingin bertemu ke 3 dewan juri itu, namun tak di perbolehkan, dengan alasan dilarang oleh kabid. Mungkin karna jam kerja, kemudian kami memohon agar di luar jam kerja dengan membawa karya yang telah di perlombakan dan di hadiri ketua LPTQ, namun tetap saja itu tidak di perbolehkan. Kan aneh, ungkap Galang

Lanjut Galang juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah dalam hal ini pak Sekda dan terlebih kepada LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) agar betul-betul memperhatikan etika dewan juri.
Dan dewan juri harus di evaluasi demi arah kaligrafer sulbar kedepannya, karna ini berdampak pada generasi-generasi mendatang,
Kalau LPTQ tidak mau mengindahkan tuntutan ini, karena dianggap isu sampalan, kami bisa dan siap bertemu dengan LPTQ dan memberikan semua bukti yang dibutuhkannya.(AW)

1 komentar

  1. Mungkin baiknya kedepan diadakan pelatihan dewan hakim, langsung di diklat oleh dewan hakim nasional.Terlebih klw hal yg sdh terulang seharusnya ada slh 1 dewan hakim nasional yg ikut serta dlm penilaian secara lgsng.

    BalasHapus